Sekelompok Massa Tolak Kedatangan Ketua Umum DPP PAN di Kendari

  • Whatsapp
Massa penolak kedatangan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan di Kendari. Foto: Wartalensa.com

WartaLensa.com, Kendari – Sekelompok massa di Kota Kendari yang mengatasnamakan Gerakan Muda Peduli Demokrasi Sulawesi Tenggara (Gempur Sultra) menggelar aksi domonstasi, Sabtu (8/2), untuk menolak kedatangan Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Ketua Gempur Sultra, Firman Bone, mengatakan, penolakan itu dilakukan karena Zulkifli Hasan sedang menghadapi kasus hukum dugaan suap alih fungsi lahan di Riau.

Baca Juga:

Dalam penanganan kasus tersebut, kata Firman, KPK sudah dua kali melayangkan panggilan kepada Zulkifli sebagai saksi. Namun, Zulhas selalu tak mengindahkan panggilan KPK.

“Untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalanan, kami menolak Zulkifli Hasan untuk datang di Kendari agar fokus dan menghadiri panggilan KPK,” kata Firman.

Berikut beberapa tuntutan massa yang menolak kedatangan Zulkifli Hasan di Kendari :

1.Menolak kedatangan Zulkifli Hasan  selaku Ketua DPP partai Amanat nasional (PAN) di bumi Anoa Sulawesi Tenggara karena masih dalam pemeriksaan KPK  dalam dugaan kasus alih fungsi hutan sebagai saksi, namun dia tidak mengindahkan panggilan KPK.

2.Meminta KPK agar segera mengambil langkah dan memeriksa  Zulkifli Hasan, karena saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan tahun 2009 sampai 2014, terseret dugaan kasus suap alih fungsi peruntukan hutan yang melibatkan PT Palma Group dan PT Darmex.

3.Meminta dengan tegas dan mendukung KPK untuk membongkar kasus suap alih fungsi lahan sampai ke akar-akarnya.

4.Meminta KPK agar segera memanggil secara paksa Zulkifli Hasan karena tidak mengindahkan panggilan sebelumnya sehingga secara tidak langsung sudah tidak menghargai dan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.

5. Meminta Mabes Polri agar tidak memberikan izin Kongres V PAN di Kendari karena kami tidak menginginkan kedatangan Ketua DPP PAN yang kami duga tidak patuh terhadap hukum di Indonesia, salah satunya tidak mengindahkan panggilan KPK.

Sebelumnya, sekelompok massa yang mengatasnamakan perhimpunan aktivis Sultra, juga melakukan aksi demonstasi menolak kedatangan Zulhas di Kendari, pada Kamis (6/2)

Dikonfirmasi terpisah, Wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sultra, Sabaruddin Labamba, mengatakan bahwa tak ada warga negara yang bisa menolak kedatangan warga negara lain untuk datang di suatu daerah. Menurut dia, hal itu merupakan pelanggran HAM.

“Jika kita menolak orang yang tidak jelas apa salahnya, namanya melanggar itu, pelanggar HAM. Tidak ada warga negara yang diduga misalnya ada masalahnya lalu dilarang untuk menginjakkan kaki di negeri ini, termasuk di Sultra. Saya kira tidak ada aturan hukum yang mengatur itu. Jadi yang benar saja lah,” jelasnya.

Soal kasus dugaan suap alih fungsi lahan di Riau yang disuarakan massa yang menolak Zulkifli Hasan. Sabaruddin menyerahkan hal tersebut ke KPK.

“Yang perlu diingat, tidak selalunya orang yang dipanggil atau di undang lembaga penegak hukum itu bersalah, kan ada azas praduga tak bersalah. Sebuah kewajiban juga bagi warga negara ketika diperlukan oleh lembaga apapun untuk memberikan informasi atau keterangan tentang hal apapun untuk hadir. Jadi, kita serahkan ke lembaga hukum saja,” sambungnya.

Menurut Sabaruddin, seluruh persiapan Kongres di Kendari sudah matang. Baik hal – hal teknis maupun non teknis sudah dipersiapkan.

Dia berharap, warga Kota Kendari turut mendukung agar Kongres PAN berjalan dengan baik, lancar, aman dan nyaman.

“Kalau Kongres ini berhasil dan sukses, maka nama daerah kita juga akan harum di mata daerah lain. Jadi, kami harap dukungan seluruh warga Kota Kendari dan Sultra khususnya,” pungkasnya.(waa).

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Sekelompok Massa Tolak Kedatangan Ketua Umum DP…” A few seconds ago

Berita terkait